Komisi III DPR Seret Marzuki Ke Badan Kehormatan

Jakarta - 

Anggota Komisi III DPR yang menandatangani mosi tidak percaya terkait sikap Ketua DPR Marzuki Alie yang memanggil calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo akan melapor ke BK DPR. Marzuki dianggap telah melakukan tindakan tidak etis yakni mendahului wewenang fit and proper test calon Kapolri yang seharusnya dilakukan Komisi III DPR.

"Nota protes itu akan kita serahkan kepada Badan Kehormatan DPR, Bamus, dan para pimpinan parpol melalui Pimpinan Fraksi di DPR. Hal ini penting agar kedepan ketua DPR tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak lazim serta tidak etis dan merugikan DPR karena menimbulkan dugaan adanya politik transaksional dari Pimpinan DPR," tegas anggota Komisi III DPR yang juga ikut menandatangani nota protes kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo, kepada detikcom, Minggu (10/10/2010).

Bambang menegaskan bahwa sikap mosi tidak percaya yang diajukan dalam bentuk nota protes Komisi III DPR bukanlah main-main individu di Komisi III DPR. Bambang menegaskan bahwa unsur Pimpinan Komisi III DPR ikut menandatangani nota protes tersebut.

"Tidak benar kalau sikap protes anggota komisi III itu dikatakan liar oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Sebab, salah satu dari 25 penandatangan surat protes itu adalah Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin," terang Bambang.

Bambang mengingatkan agar Marzuki Alie berhenti memprotes sikap Komisi III DPR. Bambang meminta Marzuki mulai merubah sikapnya yang terkadang otoriter.

"Jadi, sekali lagi kami tegaskan surat protes tersebut tidak liar. Seluruh Fraksi yang ada di Komisi III tanda tangan," ingatnya.

Sebelumnya diberitakan Pimpinan DPR memanggil calon Kapolri Timur Pradopo di ruang Ketua DPR Marzuki Alie. Pertemuan tersebut dianggap Pimpinan DPR hanya sebagai ajang silaturahmi saja.

Namun demikian, mayoritas anggota Komisi III DPR tidak terima wewenangnya dilangkahi. Komisi III DPR pun kemudian ramai-ramai menandatangani mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR, sebab Komisi III DPR lebih berhak memanggil dan melakukan fit and proper test calon Kapolri.

Perdebatan antara Marzuki Alie dengan Komisi III DPR pun berkepanjangan. Hingga Komisi III DPR mempersiapkan laporan ke BK, pimpinan Fraksi DPR, dan pimpinan parpol masing-masing, yang berisi keluhan atas sikap Marzuki Alie sebagai Ketua DPR.

(van/gah)

 Note: Kalo menurut saya sih, yaa sebagai sesama MALING harus saling menyelamatkan. Harus ditempuh segala macam cara, kalo bisa yang haram2 juga gak papa. ( Apa Lo?? Marah sama koment gue ????? Emang Elo dan temen2 Lo grombolan baju biru emang grupnya Fira'aun ..!!!! Apa mau membawa ke ranah hukum ..???? Ayo..!! Siapa atut chosiyah???? Gue bales elo pada ntar ke ranah hukum AKHIRAT ..!!!! )

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2010/10/10/063555/1460232/10/komisi-iii-dpr-seret-marzuki-ke-badan-kehormatan?991103605

Anggaran Furnitur Rumah Dinas Presiden Rp 42 Miliar...!!!!!

JAKARTA, KOMPAS.com — 

Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering menyarankan berhemat, ternyata anggaran untuk furnitur di rumah dinasnya mencapai angka fantastis, Rp 42 miliar.

Ini jelas tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat miskin. Kata  Uchok Sky Khadafi

Uang negara sebanyak itu dipakai untuk membeli furnitur yang akan mengisi rumah dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja furnitur berkualitas mewah.

"Pembelian furnitur untuk ruang rumah jabatan akan dipenuhi furnitur yang mewah. Tentu saja anggaran pembelian furnitur dan renovasi gedung Sekretariat Negara ini sangat boros," kata Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Rabu (22/9/2010).

"Anggaran ini fantastis dan mewah untuk kepentingan pencitraan dirinya dan juga untuk mempercantik istana yang ditempatinya. Ini jelas tidak sensitif terhadap kehidupan masyarakat miskin," katanya.

Ia mengatakan, SBY seharusnya melakukan rasionalisasi terhadap anggaran di atas. Jika tidak, SBY terang-terangan telah menghambur-hamburkan uang negara di depan kemelaratan rakyat. Fitra juga meminta Komisi II DPR berani merasionalisasi dengan melakukan pemangkasan anggaran.

"Jika ini dibiarkan, hal ini menunjukkan Presiden tidak konsisten dengan pernyataan-pernyataanya selama ini. Presiden SBY selalu mengajak rakyat untuk berhemat, tapi justru Presiden sendiri tidak pernah melakukan penghematan anggaran," katanya lagi. (Yogi Gustaman)

Alokasi Anggaran Rumah Dinas Presiden Rp 203,8 miliar

Pembelian baju presiden Rp 839 juta

Renovasi gedung Setneg Rp 60 miliar

Road blocker Rp 49 miliar

Pengamanan fisik dan nonfisik VVIP presiden Rp 52 miliar.

Sumber: LSM Fitra

Malaysia, “Dijajah” Inggris Sampai Tahun 2962

suasana konfrontatif antara Indonesia dan Malaysia kembali membara. Pemicunya adalah provokasi kapal Kepolisian Diraja Malaysia ke wilayah perairan Indonesia di blok Ambalat. Media cetak, elektronik, online, memberitakan ulah negeri jiran yang “keterlaluan”. Tak ayal, tidak hanya blogger... tidak sedikit masyarakat yang terbakar amarah, dan siap “ganyang Malaysia”.

Sontak seorang sahabat memintaku mengilas balik sejarah “Ganyang Malaysia”, sejarah Bung Karno mengobarkan perang terhadap “boneka British”. Bahkan bila perlu, dikilas balik ke saat di mana Perdana Menteri Inggris Harold McMilan dan Perdana Menteri Malaysia Tungku Abdul Rahman merancang “Proyek Malaysia” dalam perundingan di London Oktober 1961 dan dilanjutkan Juli 1962.

Bung Karno meradang. Sebab, proyek nekolim itu memang sengaja dibentuk untuk “mengerangkeng”, “memojokkan” dan melumpuhkan kekuatan Indonesia (baca: Bung Karno). Fakta di lapangan, bahkan Rakyat Malaysia sendiri menolak negeri boneka Malaysia bentukan Inggris. Sebab, itu berarti memperpanjang cengkeraman Inggris di negeri semenanjung itu. Mereka bahkan lebih memilih bergabung dengan Indonesia daripada Malaysia tetap dicengkeram Inggris.

Itu hanya sekilas latar belakang konfrontasi Indonesia – Malaysia yang dikobarkan Bung Karno dengan jargon “Ganyang Malaysia”, “Ini Dadaku, Mana Dadamu”….

Saya sendiri merasa tidak terlalu tertarik menguak kembali kisah itu. Sebab, literatur “Konfrontasi Indonesia – Malaysia” terlalu banyak bisa kita jumpai secara online. Artinya, kalau saya ungkap kembali sejarah tadi di blog ini, maka hanya sedikit manfaat yang bisa dipetik dari tulisan itu. Sebab, yang terjadi kemudian hanyalah copy-paste, pengulangan…. Lantas, kalau itu yang saya lakukan, untuk apa pula Anda mengunjungi blog ini?

Sampailah saya pada upaya telaah pustaka, mencari sesuatu yang –setidaknya bagi saya– adalah hal baru. Tertumbuklah mata saya pada buku yang belum lama saya jadikan rujukan tulisan terdaulu, yakni buku Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno. Ada beberapa hal yang saya rasa menarik perlu kita ketahui, agar kita bisa melihat Malaysia secara lebih lengkap.

Tahukah Anda, sebagai sebuah negara, sejatinya Malaysia tidaklah memiliki kedaulatan penuh. Benar kata Bung Karno, ia tak lebih dari B-O-N-E-K-A…. boneka Inggris. Dalam kalimat yang saya rasa sepadan, bahwa sejatinya, Malaysia bukanlah negara merdeka. Malaysia –seperti halnya negara commonwealth/persemakmuran lain– tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari cengkeraman Inggris.

Negara Malaysia dibentuk di atas sebuah perjanjian antara Inggris dan Malaysia. Pasal VI perjanjian yang ditandatangani di London pada 9 Juli 1963 tertera: Pemerintah Malaysia harus mengizinkan pemerintah Inggris menggunakan haknya dalam meneruskan pemeliharaan pangkalan-pangkalan militer dan fasilitas-fasilitas yang kini dipegang oleh penguasa militer Inggris di Singapura dan pemerintah Malaysia harus mengizinkan pemerintah Inggris mempergunakan pangkalan-pangkalan tersebut jika sewaktu-waktu Inggris perlu.

Selain itu, Malaysia mengizinkan Inggris menyewa tanah selama 999 tahun untuk dijadikan pangkalan militer. Sebagai contoh, Naval Base Sembawang 999 tahun. Kanji juga 999 tahun. Di samping itu, masih banyak tempat lain: Loyang Yurongbukittombok, Mount Faber, dll. Saya menghitung, jika perjanjian itu ditandatangani tahun 1963, dan berlaku untuk 999 tahun ke depan, itu artinya, Malaysia masih menjadi negara “jajahan” Inggris sampai tahun 2962 Masehi…..

Lantas, apa yang mereka banggakan dengan status Malaysia sebagai sebuah negara? Mestinya tidak terlalu bangga. Atau bahkan malu menjadi boneka imperialis. Akan tetapi, jangan-jangan karena status itulah mereka menjadi ekspansionis. Setelah mencaplok Sipadan – Ligitan melalui kemenangan mereka bersengketa dengan Indonesia di Mahkamah Internasional, kini mereka terus menyoal Blok Ambalat.

Mereka, dapat saya pastikan, akan terus dan terus memprovokasi Indonesia. Yang paling mudah adalah dengan manuver-manuver armada kapal mereka, baik milik institusi militer ataupun kepolisian. Dan, manakala kita terprovokasi dan menyulut konflik sehingga menjadi sengketa antarnegara, maka persoalan itu tentu akan dibawa ke Mahkamah Internasional di Denhaag, Belanda. Mari kita camkan, siapakah Belanda itu? Belanda adalah sekutu Inggris. Siapakah Inggris? Inggris adalah sang “Pemilik” Malaysia.

Sumber: http://forum.vivanews.com/showthread.php?t=24052

Heheheh

10 Alasan Mengapa Kita Harus Kasihan Sama Malaysia

Anwar Ibrahim, Pemimpin Oposisi Malaysia yang dekat dengan Indonesia

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membakar kemarahan anda terhadap Malaysia. Sebaliknya, kita mungkin sedikit perlu berempati kepada tetangga kita itu yang nyaris tidak punya identitas.

Peace, dan cobalah kita berjiwa besar karena kita adalah bangsa besar, jauh lebih besar dan dahsyat dari Malaysia atau negara-negara kecil lain di dunia. Silakan anda baca tulisan di bawah.

1. Kemerdekaan Malaysia diberi oleh Inggris

Indonesia lahir dan jadi bangsa terbesar di dunia dengan cara yang heroik, mengusir bangsa-bangsa imperialis terbesar dunia, Belanda, Inggris, Jepang. Sukarno, Hatta, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, sejarah Indonesia penuh dengan pahlawan-pahlawan besar. Malaysia merdeka dikasih Inggris.

Baca kutipan dari Majalah Time di tahun 1957 tentang kemerdekaan Malaysia :

“The Malayans .. though the curiously un-enthusiastic calm with which they received their independence was attributed by British residents to the fact that it was ‘handed to them on a platter.’”

Warga Malaysia tidak antusias karena kemerdekaannya seperti diberi oleh kerajaan Inggris.

Time Magazine, “Malaya, A New Nation”.

2. Pusat budaya Melayu adalah Sumatra, Bukan Malaysia.

Melayu awalnya berpusat di Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang berpusat di Jambi dan Palembang. Dasar kebudayaan Malaysia cuma Melayu itupun kalah sama Sumatra. Lagu-lagu, tarian, dan karya sastra Melayu di Sumatra jauh lebih kaya. Dan kebudayaan Melayu hanyalah salahsatu dari ribuan budaya Indonesia yang sangat unggul dan kaya. Makanya Malaysia suka meng-copy-paste kebudayaan lainnya termasuk Indonesia, China, dan India.

3. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Vs Malaysia

Lagu kebangsaan Indonesia adalah salahsatu lagu kebangsaan paling heroik di dunia, dan selalu dinyanyikan bangsa Indonesia dengan penuh rasa kebanggaan. Lagu kebangsaan Malaysia, ternyata cuma hasil jiplakan lagu orang.

4. Ekonomi Indonesia akan jadi jauh lebih besar dari Malaysia

Juni 2009 kemarin Morgan Stanley menyatakan Indonesia akan menjadi The Next BRIC, Brazil, Rusia, India, China, dan Indonesia, dan mempunyai potensi menjadi salahsatu ekonomi terkuat di dunia. Indonesia diundang secara khusus di pertemuan eksklusif negara-negara industrial G-8, dan menjadi anggota dari G-20. Malaysia tidak pernah diundang (Singapura aja ngga diundang!).

5. Ketergantungan Malaysia Pada Indonesia.

Ekonomi Malaysia tergantung dengan Indonesia. Walaupun TKI cuma kuli kasar, ekonomi Malaysia akan langsung kolaps kalau tidak ada mereka.

6. Malaysia, Bosan! (Bukan ”Malaysia, Bisa!”).

Malaysia adalah negara paling membosankan di dunia. Tidak banyak hal-hal menarik pernah terjadi di Malaysia. Berita paling seru di Malaysia adalah kasus sodomi Anwar Ibrahim.

7. Malaysia Super Corridor

Malaysia pernah bikin jaringan internet canggih Malaysia Multimedia Super Corridor yang sangat mereka banggakan. Indonesia punya Onno Purbo, dan Onno Purbo diundang jadi pembicara di CERN, European Organization for Nuclear Research, tempat kelahiran WWW di dunia.

8. Dominasi Lagu Indonesia di Malaysia

Lagu-lagu Indonesia mendominasi Malaysia, sampai-sampai para penyanyi dan produser lagu Malaysia yang keteteran, ”Persatuan karyawan industri musik Malaysia” (Karyawan), meminta Kementrian Komunikasi Malaysia segera membatasi pemutaran lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Malaysia sendiri benar-benar menyedihkan dan tidak bermanfaat bagi umat manusia.

”Penyanyi rock terkenal Malaysia Amy Search mengatakan kepada pers, jika jam 10 malam ke atas Malaysia sudah seperti Jakarta karena semua radio menyiarkan lagu-lagu Indonesia hingga dinihari”.

Laporan AntaraNews September 2008, Lagu Indonesia Bakal Dibatasi di Radio Malaysia.

9. Malaysia Belum bisa Demokrasi.

Malaysia masih negara otoriter, tokoh seperti Anwar Ibrahim saja dituduh sodomi secara resmi oleh pemerintahnya sendiri. Dan sebaliknya adalah sebuah keajaiban besar, bahwa sebuah bangsa yang sebesar dan sekompleks Indonesia, justru sudah mampu membangun sistem demokrasi yang baik dan damai.

10. Malaysia Truly Buaya.

Turis Malaysia datang ke Indonesia dan menikmati keindahan alam Indonesia. Turis Indonesia datang ke Malaysia karena ketipu. (Masak orang Indonesia jalan-jalan ke Malaysia mau lihat reog sama tari Pendet?!).

Dan untuk apa kesana cuma mau lihat Menara Petronas? Mending lebih seru ke Singapur atau Dubai sekalian, atau ke Bandung makan batagor.

Sekali lagi, Peace. Manfaatkan semangat dan emosi besar anda untuk membangkitkan Indonesia!

Dari : http://forum.vivanews.com/showthread.php?t=28842

Anies Baswedan: SBY Harus Ubah Gaya "Leadership"

Selasa, 29 Desember 2009 | 12:02 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ini catatan akhir tahun tentang kepemimpinan SBY yang diungkapkan Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan.

Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua kekuasaannya dalam dua bulan terakhir penuh "goncangan". Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan, kegoncangan yang terjadi menyebabkan ketidakpastian politik dan demokrasi. Kondisi ini, menurutnya, tidak seharusnya terjadi jika adanya kepemimpinan yang tegas dalam mengambil keputusan.

Anies, mantan anggota Tim Delapan yang memverifikasi kasus Bibit-Chandra, mencontohkan, Presiden tidak menunjukkan sikap tegas saat bersikap terhadap hasil akhir rekomendasi yang diberikan tim. "Kasus Bibit-Chandra sebenarnya soal leadership, keberanian. Hadapi saja seharusnya kelompok penentang. Tapi, ketika pemimpin posisinya to please everyone, maka dia akan kehilangan kewibawaan dari kelompok pendukung dan tidak berani menghadapi penentang," kata Anies saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun "Rekayasa Indonesia Baru", di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (29/12/2009).


Demikian pula untuk kasus Bank Century. Seharusnya, yang terjadi adalah politik mengikuti hukum (politics follow legal). "Tapi yang terjadi sebaliknya, legal follows politics. Ini bahaya sekali. Kalau pemimpin menyadari, ada aspek legal dan konsekuensi politik yang dihadapi, akan lebih baik," ujarnya.

Selama dua bulan kepemimpinan ini, menurut Anies, SBY seharusnya tak merasa menjadi satu-satunya Presiden yang menghadapi krisis. Untuk menghadapinya, dibutuhkan perubahan gaya kepemimpinan. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu dinilai terlalu mengedepankan gaya memelas saat tampil di publik.

"Bicara krisis, bukan hanya SBY yang menghadapi. Tapi dihadapi jangan dengan tampil memelas. Orang kalau dalam posisi inferior, tampil memelas akan dikasihani. Kalau orang dalam posisi superior, memelas, tidak akan dikasihani," kata Anies.

Ia melanjutkan, "Yang penting muncul adalah leadership. Dalam dua bulan terakhir, gaya Presiden seperti itu tidak akan menguntungkan," ujarnya.

Dalam 5 tahun pertama kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, 2004-2009, Anies melihat, SBY lebih menjalankan komunikasi antara dirinya dan massa. Sedangkan komunikasi dengan kekuatan politik difungsikan oleh Kalla. "Sekarang, dikerjakan sendiri dan terbukti dalam dua bulan ini tidak dikelola dengan baik sehingga memunculkan riak-riak politik yang menguras energi," kata dia.

Dua bulan pertama kepemimpinan seharusnya memperlihatkan kepastian politik. Namun, kondisi yang terjadi sebaliknya. Anies membayangkan, pasca-Oktober (pelantikan Presiden-Wapres), pemerintahan akan mulai bicara tentang "isi" atau apa program yang akan dilaksanakan. "Dari Oktober seterusnya, kita justru menyaksikan political uncertainty," ujar Anies.

Inilah Isi Buku Membongkar Gurita Cikeas

By Syahrir Rasyid 29 Desember jam 8:01

Toko Buku Gramedia dihujani pertanyaan "Masih ada nggak Buku Membongkar Gurita Cikeas”? Mungkin Anda salah satu di antara rekan-rekan yang melontarkan pertanyaan itu. Kabarnya, buku yang menghebohkan itu sudah ditarik dari Gramedia, karena isinya lebih berbau fitnah ketimbang fakta yang tersaji. Benarkah? Justru itu yang mengundang rasa penasaran berlebih. Untuk sediki mengobati rasa penasarannya, inilah.com sedikit menguliti Buku Kontroversi tersebut.

“ Inilah Isi ‘Buku Membongkar Gurita Cikeas’ itu?”

(istimewa)
INILAH.COM, Jakarta - Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12) di Yogya. Hari Sabtu (26/12), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran. Inilah cuplikan halaman pertama buku ini.

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan….

Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”


Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009.
Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.
Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR RI.

Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra Pemilu 2009.

Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.
Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar
Rp 321 milyar.
Keduanya sama-sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009 (Rusly 2009: Haque, 2009; Inilah.com, 25 Febr 2009; Antara News, 10 Ag. 2009;
Vivanews.com, 14 Sept. 2009; Forum Keadilan, 29 Nov.2009:14).

BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAS
Apa Relevansi Informasi Ini Dengan Keluarga Cikeas?

Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan Sebuah koran” (Rusly 2009: 48).
Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009).
Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5 trilyun.

Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947 (PDBI 1997: A‐789 – A‐796; Warta Ekonomi, 18‐31 Mei 2009: 43, 49).
Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara. Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla (Investor, 21 Ag.3 Sept. 2002: 19; Prospektif, 1 April 2005: 48; Globe Asia, Ag. 2008: 52‐53, Ag. 2009: 100-101 )

Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon.
Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.
Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguanExplo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapai-maskapai migas dan alat-alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral.

Secara tidak langsung, dwimingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM.
Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis,“PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16‐31 Oktober 2008, hal. 106, serta berita tentang PLTN Iran yang siap beroperasi, September lalu dalam Explo, 1‐15 April 2009, hal. 79).
Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk Pendiri Brighton Institute bersama SBY.

Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis.
Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggungjawab.
Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo.
Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama.
Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center.
Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwimingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota-anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat,
mewakili Dapil VII Jawa Timur (Jurnalnet.com, 25 Febr. 2005; Fajar, 21 Juni 2005; ramadhanpohan.com, 14 Okt. 2009 )

Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri darijabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy.

Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana. Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono ( McBeth 2007).

Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas?
Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar.
Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya‐biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah‐majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan.

Tahun ketiga (2008), sekitar Rp 18 milyar, dan tahun keempat (2009) sekitar Rp 15 milyar. Berarti kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 90 milyar, mengingat Jurnal Bogor menyewa kantor sendiri di Bogor, dan punya rencana untuk berdiri sendiri, dengan perusahaan penerbitan sendiri.

Selain biaya cetak yang tinggi untuk seluruh Grup Jurnas, pos gaji wartawan kelompok media ini tergolong cukup tinggi. Gaji pertama wartawan Jurnas tahun 2006 mencapai Rp 2,5 juta sebulan, tiga kali lipat gaji wartawan baru Jawa Pos Group.
Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal‐Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan fihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun.
Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta – atau sekitar Rp 150 milyar ‐‐ dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.[bersambung/iaf/ims]

Peran SBY dalam Proses Bailout Century

Presiden SBY terlibat dalam proses pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century? Sementara keterlibatan Presiden hanya menyuruh Ketua Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Reformasi (UP3R) Marsilam Simanjuntak mengikuti rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 20-21 November 2008 lalu yang dipimpin Ketua KSSK Sri Mulyani di Departemen Keuangan (Depkeu).

Pengakuan Marsilam ini terungkap setelah rekaman rapat KSSK tersebut dibuka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akibat suara Marsilam dikira sebagai suara Robert Tantular oleh anggota Pansus Angket Bank Century DPR Bambang Soesatyo. “KSSK minta agar Presiden mengizinkan saya agar bekerjasama dengan KSSK, itu saja titik,” aku Marsilam usai jumpa pers di Depkeu, Minggu (13/12).

Pada kesempatan jumpa pers mendampingi Sri Mulyani dan jajaran eselon Depkeu tersebut, Marsilam sempat emosi saat ditanya wartawan tentang keberadaan Robert Tantular di rapat tersebut. “Anda tadi dengar rekaman, itu suara saya bukan? Anda sudah lihat videonya, itu muka saya atau Robert Tantular?” ketus ( ) Marsilam dengan nada tinggi.

Namun, ketika ditanya apakah dirinya mendapat tugas khusus dari Presiden terkait kehadirannya dalam rapat, Marsilam malah mengelak diplomatis. “Tanya langsung ke presiden,” elak mantan orang dekat Gus Dur ini.

Sebelumnya, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengaku, kehadiran Marsilam Simanjuntak dalam rapat KSSK tersebut adalah atas permintaan Presiden SBY. “Kehadiran Marsilam diminta Presiden untuk kerja sama dengam KSSK,” aku Pardede yang hadir mendampingi Sri Mulyani dalam jumpa pers di Depkeu.

Sebagaimana diketahui, jumpa pers di Depkeu tersebut digelar untuk memberikan bantahan atas pernyataan politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Dalam jumpa pers yang dimoderatori konsultan media Wimar Witoelar itu hadir juga Arif Surowijoyo selaku merupakan konsultan hukum KSSK.

Wartawan mempertanyakan posisi Marsilam dalam rapat KSSK karena masa kerja UKP3R hanya 18 hari saja pada September 2008. Namun, Marsilam hadir sebagai Ketua UKP3R pada rapat yang berlangsung dua bulan setelah masa tugas UKP3R bentukan Presiden tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wimar Witoelar berkilah, pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan beralasan bahwa fokus pertemuan kali ini hanya membahas tudingan pembicaraan Sri Mulyani dengan Robert Tantular.


Sumber : Blog Kompasiana

Cerita Jusuf Kalla tentang Bank Century

Catatan Dahlan, wartawan Tribun
Rabu, 25 November 2009 | 01:02 WITA

13 November 2008. Pagi. Bank Century kolaps, bangkrut. Bank itu kalah kliring. Sore harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama rombongan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, terbang menuju Washington, Amerika Serikat, untuk menghadiri pertemuan G-20.

Sri Mulyani melaporkan kondisi Bank Century kepada SBY, 14 November. Hari itu juga, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air. Tiba 17 November. Keadaan gawat. Sejumlah tindakan genting harus diambil.
Sejumlah rapat dengan Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Boediono, harus segera digelar.

***

PUKUL 03.30 waktu Jakarta, Rabu, 26 November 2008. Udara terasa dingin. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sepi. Pesawat Airbus A330-341 mendarat dengan mulus.

Setelah melewati penerbangan meletihkan 30 jam dari Lima, Peru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan turun dari pesawat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut SBY dan rombongan di tangga pesawat. Kalla bukan hanya siap menyambut, melainkan juga siap melaporkan perkembangan di Tanah Air selama presiden ke luar negeri.

Selama SBY melakukan misi 16 hari di luar negeri (ke Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, dan Peru), Kalla memimpin negara dan pemerintahan. Karena itu, ia segera melaporkan perkembangan di Tanah Air begitu pemberi mandat tiba.

Banyak yang dilaporkan. Salah satunya soal Bank Century. Ia melaporkan bagaimana Sri Mulyani dan Boediono menangani Bank Century.

Kalla juga melaporkan, "Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century). Ini perampokan !."


"Baik, baik ...," begitu reaksi presiden seperti dikutip Kalla ketika menceritakan kisah tersebut di Studio Trans Kalla, Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (24/11).

Kalla terlihat lebih gemuk. Berat badannya naik dua kilo sejak lepas dari kesibukan sebagai wakil presiden, 20 Oktober lalu.

Dengan air muka yang cerah, Kalla berkata: "Sekarang tanggal 24 (November). Besok tanggal 25, persis setahun ketika Ani (Sri Mulyani) dan Boediono melaporkan Bank Century di kantor saya."

***

ISTANA Wakil Presiden RI, Jakarta, pukul 16.00 WIB, Selasa, 25 November 2008. Kalla ingat persis tanggal ini, lengkap dengan harinya.

Ketika itu, ditemani stafnya masing-masing, Sri Mulyani dan Boediono melapor kepadanya mengenai Bank Century. Mereka harus melapor ke wapres karena presiden sedang di luar negeri. Pemilu presiden masih setahun lagi dan hubungan SBY-Kalla masih mesra.

"Apa? Bantuan? Kenapa harus dibantu. Ini perampokan," kata Kalla dengan suara keras ketika Sri Mulyani dan Boediono melaporkan "upaya penyelamatan" Bank Century.

Belum ada yang menduga bahwa kelak Boediono akan berpasangan dengan SBY, dan menang. Kalla adalah bos ketika itu.

Menurut Kalla, kedua pejabat itu melaporkan bahwa Bank Century menghadapi masalah besar. Masalah muncul karena krisis ekonomi global. Karena itu, Bank Century harus dibantu pemerintah dengan cara mengucurkan dana bailout (talangan).

Bila tidak dibantu, demikian kedua pejabat itu meyakinkan Kalla, masalah Bank Century akan berimbas ke bank-bank lainnya. Pada akhirnya, perekonomian nasional akan oleng.

"Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Krisis itu menghantam banyak orang. Masak ada badai cuma satu rumah yang kena. Tidak. Bila hanya Bank Century yang kena, itu bukan krisis. Yang bermasalah adalah Bank Century dan itu bukan karena krisis melainkan karena uang bank itu dirampok pemiliknya sendiri. Ini perampokan!" Kalla berteriak dengan keras.

"Lapor ke polisi," perintah Kalla kepada Sri Mulyani dan Boediono. "Sangat jelas, ini perampokan. Jangan berikan dana talangan."

Sri Mulyani dan Boediono tidak berani. Bahkan mereka sempat bertanya, pasal apa yang akan dikenakan.

"Itu urusan polisi. Pokoknya ini perampokan," teriak Kalla lagi.

Karena melihat Sri Mulyani dan Boediono tidak menunjukkan gelagat akan memproses kasus ini secara hukum, Kalla lalu mengambil handphone-nya, menelepon Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

"Tangkap Robert Tantular...," teriaknya kepada Kapolri. Setelah menjelaskan secara singkat latar belakangan masalah, Kalla memerintahkan, "Tangkap secepatnya".

"Saya tidak tahu pasal apa yang harus dikenakan. Ini perampokan, tangkap. Soal pasal urusan polisi," cerita Kalla sambil tertawa.

Dua jam kemudian, Kapolri menelepon. Robert Tantular telah ditangkap oleh tim yang dipimpin Kabareskrim Susno Duaji.

Mengingat kecepatan polisi bertindak, dengan nada berkelakar, Kalla mengatakan, polisi itu baik asal diperintah untuk tujuan kebaikan.

***

DI ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 3 September 2009, Robert Tantular diadili. Ketika membacakan duplik, pengacaranya, Bambang Hartono, memprotes Kalla.

Ia menilai Kalla telah mengintervensi hukum karena memerintahkan Kapolri untuk menangkap kliennya.

"Tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia," protes sang pengacara.

Menurut Bambang, penangkapan Robert Tantular tidak memiliki dasar hukum. Ia mengutip Boediono: "Pak Boediono selaku Gubernur BI mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan karena tidak ada dasar hukumnya."

Mendengar protes pengacara itu, Kalla memberikan reaksi keras. Bahkan terus terang ia mengaku sangat marah.

Kata Kalla, "Saya marah karena saya disebut mengintervensi. Tidak. Saya tidak intervensi. Yang benar, saya memerintahkan polisi agar Robert Tantular ditangkap. Ini perampokan," katanya sambil tertawa.

Robert telah merugikan Bank Century, yang tentu saja ditanggung nasabahnya, sebesar Rp 2,8 triliun.

Bank yang "dirampok" pemiliknya sendiri itu justru mendapatkan bantuan pemerintah, melalui tangan Sri Mulyani dan Boediono, sebesar Rp 6,7 triliun.

Pengadilan memvonis Robert penjara empat tahun dan denda Rp 50 miliar/subsider lima bulan penjara.

***

24 November 2009. Kalla kini bernapas lega karena apa yang diyakininya sebagai perampokan di Bank Century pelan-pelan terkuak.

Hari Selasa kemarin, ia bangun pagi seperti biasa, membersihkan taman di depan rumahnya di Jl Haji Bau, Makassar. Enam anggota Paspampres (tiga dari Bugis), yang akan mengawalnya sepanjang hayat, juga ikut santai.

Satu demi satu ranting pohon dibersihkan. Sebuah pohon kira-kira setinggi dua meter yang bibitnya didatangkan dari Pretoria, Afrika Selatan, ikut dipangkas.

Nyonya Mufidah, istrinya, protes. "Aduh, Bapak ini tidak ngerti seni," komentar wanita Minang ini tentang pohon-pohon yang dipangkas.

Kalla membela diri. "Kalau daunnya banyak, pohon ini tidak bisa lekas besar karena makannya dibagi ke banyak daun. Kalau daunnya sedikit, makanannya dibagi ke sedikit daun. Pasti lebih cepat tumbuh."

Kalla berada di Makassar sepekan terakhir setelah pulang dari liburan di Eropa usai melepas jabatan. Di Makassar ia menghabiskan waktu dengan berdiskusi dengan kolega-koleganya, bermain dengan cucu, dan menikmati makanan kesukaannya, ikan.

Di belakang rumahnya, ia menikmati pohon yang buahnya delapan jenis. Kemarin ia makan siang di sebuah restoran sea food, lalu ke Studio Trans Kalla. Warga yang melihatnya spontan berteriak dan minta foto bersama. Paspampres lebih longgar dari biasanya.

Kalla ingin menikmati hidup sebagai rakyat biasa dan menghindari komentar tentang politik. Tapi kasus Bank Century, yang menguras kas negara Rp 6,7 triliun, terus menggodanya untuk berbicara.

"Saya tidak ingin rakyat terus menerus dikorbankan," katanya berapi-api tapi dengan banyak sekali komentar off the record (tidak untuk dipublikasikan).

***

KALLA ingat persis peristiwa tanggal 25 November 2008 itu. Hari itu Selasa sore. Sri Mulyani dan Boediono sama sekali tidak melaporkan berapa dana yang telah dikucurkan ke Bank Century.

Belakangan ia tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Sri Mulyani dan Boediono telah membahas rencana pengucuran dana talangan ke Bank Century melalui rapat pada 20 dan 21 November.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengucurkan dana Rp 2,7 triliun (dari total keseluruhan Rp 6,7 tiliun) ke Bank Century pada 22 November.

Tanggal itu merupakan tanggal merah karena hari Minggu. Sepertinya ada yang begitu mendesak sehingga LPS mengucurkan dana pada hari libur, hari Minggu. Tidak sembarang orang bisa memaksa transaksi sebegitu besar, apalagi pada hari libur.

Sri Mulyani dan Boediono melapor ke Kalla pada 25 November setelah dana mengucur, bukan sebelumnya.

Hasil audit investigatif BPK juga menemukan beberapa keanehan. Misalnya, BI yang dikomandoi Boediono melanggar aturan yang dibuat sendiri demi Bank Century.

Kalla belum mau bercerita mengenai keanehan-keanehan itu. Yang kelihatannya masih samar-samar adalah ini: ada kekuatan besar di balik Boediono dan Sri Mulyani.

(dahlan)

sumber : http://www.tribun-timur.com/read/artikel/59796

Sandiwara Bodong Pak Beye

Oleh arasydimas - 7 September 2009 - Diambil dari blog kompasiana

Presiden SBY sudah menegaskan tak akan mencampuri urusan Bank Century, sebab itu wilayah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia. Apakah ini indikasi bahwa sebenarnya SBY mengetahui soal pengucuran dana Rp 6,7 triliun sebagai ‘penyelamatan’ bank bodong itu?

Saya mendapat banyak kabar, email, info, dan bahkan berita konfirmasi langsung dari Mensesneg yang menyatakan bahwa Presiden SBY menerima laporan dari Menkeu soal Bank Century pada 13 November 2008, di tengah kehadiran presiden dalam pertemuan G-20 di Washington, AS. Pertanyaan publik: Apakah SBY tahu soal Bank Century dan memberikan perintah untuk menyuntik dana itu?


Kalaupun SBY mengizinkan dan memberi perintah atas hal ini, sebenarnya patut dipahami karena beberapa alasan. Pertama, para deposan besar yang digosipkan di komunitas perbankan adalah Sampoerna dan Hartati Murdaya. Sumber internal yang tidak dapat dikonfirmasi menyatakan bahwa Sampoerna punya penempatan per November 2008 sekitar Rp 1.895 miliar, sedangkan Hartati punya hanya sekitar Rp 321 miliar.

Seperti diketahui keduanya adalah penyumbang logistik SBY dalam Pemilu 2009. Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional yang menjadi corong SBY, sedangkan Hartati merupakan host tetap acara-acara besar SBY di Kemayoran. Amat wajar bila sumbangan mereka tidak hanya sebatas hal tersebut di atas, apalagi pada saat itu waktu menjelang pileg 2009.

Kedua, dengan peran PPATK dan aturan soal pencucian uang yang semakin ketat, maka cara paling mudah untuk ‘mengesahkan’ sumbangan demi kepentingan pemilu bagi SBY adalah dengan skema Bank Century ini. Dengan suntikan dana dari LPS, maka deposan besar dapat menarik uangnya dari Bank Century.

Dengan sedikit cara pencucian dapat diatur agar seolah-olah memang ada placement besar di masa lalu oleh para deposan besar ini di Bank Century, lalu ditarik oleh mereka dan disalurkan sebagai dana pemilu. Praktek yang berbeda tapi dalam skema ketrampilan yang mirip adalah cessie Bank Bali pada masa lalu, ketika kekuasaan menarikkan deposito (atau tagihan) mendapatkan fee yang waktu itu akan digunakan Golkar oleh Akbar Tandjung. Jadi apakah SBY mengetahui dari awal soal Bank Century ini?

Jika kita membaca tulisan di atas, nampak ada indikasi kuat SBY juga mengetahui, bahkan ‘mungkin’ menyetujui bail-out Bank Century. Tidak mungkin Menteri Keuangan, walaupun didukung Bank Indonesia, berani membuat kebijakan seperti itu tanpa persetujuan presiden. Apalagi, kemungkinan besar Wapres Jusuf Kalla tidak setuju. Tentu, dalam teori bargaining power, Sri Mulyani mau berhadapan dengan wapres karena dia telah didukung oleh presiden.

Meski demikian, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu, perlu ada penyelidikan indipenden oleh BPK dan KPK terhadap kasus Bank Century ini. Kita berharap orang-orang nya betul-betul indipenden, karena dugaan ini menyangkut seorang presiden. Kita ingin SBY tak tersangkut kasus mengerikan ini: Skandal Bank Century yang kini sudah jadi konsumsi para ulama, masyarakat madani, dan dunia kampus.

Dimasarasy

Note gue: Buat rakyat Idon yg dah pilih dia n antek2nya, nih hasil pilihan kalian, kelakuan para manusia tai ! ( Duh bahasanya " INTELEK" banget ya...

Tepuk Tangan Bergemuruh Untuk JK, SBY pun "Kalah"

KOMPAS.com/Caroline Damanik
Wakil Presiden Jusuf Kalla memperoleh tepuk tangan panjang dan menggemuruh, bahkan standing applause dari paripurna dan para jurnalis dalam Sidang Paripurna Khusus DPD RI di Ruang Paripurna I MPR/DPR RI, Rabu (19/8).
/

Rabu, 19 Agustus 2009 | 11:13 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepuk tangan panjang menggemuruh ketika Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla atas pengabdiannya selama lima tahun terakhir.

Tepuk tangan menggemuruh hampir satu menit sambil diikuti standing applause oleh beberapa anggota DPD dalam Sidang Paripurna Khusus DPD RI di Ruang Paripurna I MPR/DPR RI, Rabu (19/8).



"Kami sampaikan penghargaan yang tinggi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla atas jasa-jasa, pengabdian dan pelaksanaan tugas beliau mendampingi Presiden selama lima tahun," ujar Ginandjar.

JK pun berdiri sebagai tanda penghormatan kepada mereka yang memberikan penghargaan kepadanya. Bahkan ketika JK duduk pun, tepuk tangan masih sempat berlanjut. "Meskipun Bapak Jusuf Kalla telah menyatakan diri ingin hijrah, pulang kampung, namun kita percaya bahwa panggilan jiwa pengabdoan pada negara dan bangsa tak akan pernah pupus," lanjut Ginandjar.

Menurut pengamatan Kompas.com, tepuk tangan ini berlangsung lebih panjang daripada tepuk tangan yang diberikan paripurna ketika Ginandjar menyampaikan ucapan selamatnya kepada Presiden SBY dalam memimpin Indonesia sejak tahun 2004.

SBY juga tak berdiri ketika JK 'dipuji'. Tepuk tangan panjang juga diberikan oleh para jurnalis dari sisi kiri dan kanan ruang paripurna sebagai penghargaan kepada JK yang telah mendampingi SBY selama lima tahun ini. JK dikenal akrab dengan para jurnalis karena sikapnya yang terbuka dan ramah.

Aku ingin bertanya kepadamu SBY

Kata Majalah Time, Kamyu termasuk 100 Orang PALING BERPENGARUH di dunia. Tapi nyong bingung kiyeh Pak Presiden. Ya mohon dimaklumi lah wong otakke nyong pas-pasan. Sorry juga kalo basa Banyumasse nyong amat sangat amburadul. Lah wong Prediction TOBFL ( Test Of Banyumasish for Foreign LANGUAGE ) ku nggak nyampe 600. Nyong heran, Kamyu itu BERPENGARUH dalam hal apa ya?



1. Mahasiswa Indon mati sia2 di Singgepor, kamyu dieeeeeeeeemmm aja. Kalo nyong bilang kamyu leled, telmi, klendhat klendhet, pasti kamyu mutung. Pangkat Jenderal, Panglima Tertinggi ABRI lagi, tapi mbrengkunung. Piye toh????
2. TKI padha disiksa nganti padha mati sia2, sampai sekarang kagak beres2. Reaksi kamyu yaa...hheeehhhhhgrgrgrhh capppppeeeeeee deeehhhh....
3.Seringkali negeri sebelah sepelemparan batu, Malingsia, memprovokasi kita. Kapal2 TLDM masuk ke wilayah perairan RI, tapi kamyuuu yaa diemmmmmmmm aja. Padahal kalo sesuai dgn prosedur militer, mereka boleh ditembak. Lah wong kayane udah ngece pisan. Kalo sekali 2 kali mandan dimaklumi ...tapi kiyeh udah brapa kali..??? Apa menghadapi situasi kaya kiye, kamyu mo pakai STRATEGI SENYAP2???
4. Jalan2 protokol makin rusak...banyak nyawa terbuang percuma di jalan. Kira2 ntar kamyu mau njawab apa ya di Padang Mahsyar, kalo orang2 yg dulu menjadi korban menuntut kamyu sebagai PEMIMPIN YANG TIDAK BECUS???!!!!
5. Masih banyak lagi. Cappeee ahhhhhh

Dah ya Pak SBY ( Semakin Bego Yeeee...). Mau mutung, ngambek, ngorong2, njerit2...sumonggo...emang nyong pikirin...???

Seperti pernah diposting di milis SMANSAPWT95@yahoogroups.com